Atas hal itu, kata dia, pihaknya bakal melakukan pengawasan ketat sampai ada hasil yang tidak merugikan para pekerja di dua perusahaan itu.
"Kita akan kawal ketat komitmen antara pekerja, Nakertrans dan pihak perusahaan itu. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan. Pengawasan itu sampai di hak-hak mereka," tegasnya.
Sedangkan untuk kompensasi atau uang penggantian hak karyawan diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakertrans) selaku pengawas terhadap tenaga kerja.
"Kalau pun tidak mendapat kesepakatan akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan, yaitu kasasi," jelasnya.
Politisi PKS itu juga memberi catatan terhadap PT KML dikarenakan perusahaan itu tidak memberikan perjanjian kerja terhadap pekerjanya.
