Mereka menyatakan tidak ingin sekadar dinina bobokan dengan pernyataan-pernyataan bahwa DPRD akan menyerap setiap aspirasi mereka, namun pada akhirnya tidak ada yang terealisasi.
"Saat ini kami bersama 21 orang karyawan PT Delta Sarana Sentosa yang hari ini mogok kerja, dan tak ingin bekerja sampai tuntutan ini terselesaikan oleh DPRD Sultra dan Pemkot Kendari," tegas Sarman.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) KBSI Sultra, Iswanto, menyampaikan salah satu keresahan utama pekerja PT Delta Sarana Sentosa yang mayoritas berprofesi sebagai sopir dump truk adalah kesejahteraan mereka yang masih jauh dari layak.
Iswanto mengungkapkan, banyak di antara mereka yang telah mengabdi cukup lama, ada yang mulai bekerja sejak lima tahun silam dan ada yang sudah melayani perusahaan selama 10 tahun. Namun, upah yang mereka terima saat ini hanya berkisar Rp 1.300.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan di tahun 2026.
Padahal, kata Iswanto, setiap tahun pemerintah selalu menetapkan dan merevisi standar upah minimum di setiap daerah. Saat ini upah minimum kota (UMK) sebesar Rp 3.500.000.