Namun begitu, Cak Imin mengingatkan, yang perlu ditolak adalah pemberian bansos yang dimanfaatkan oleh pasangan capres-cawapres atau kontestan Pemilu 2024 untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pada 29 Desember 2023, meminta pemerintah untuk menghentikan sementara penyaluran bansos hingga usai Pemilu 2024. Todung menilai, penghentian sementara untuk mencegah kecurigaan publik bahwa pembagian bansos akan menguntungkan pasangan capres- cawapres tertentu.
Belakangan, Todung mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan berbalik mendukung penyaluran bansos dilanjutkan.
“Pada press conference sebelumnya, saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
TPN Ganjar-Mahfud, kata Todung, sebaliknya mendukung program bansos untuk masyarakat miskin yang membutuhkan, namun penyalurannya harus tepat sasaran. Dia pun berharap pemerintah menyalurkan bansos secara transparan dan tanpa kepentingan politik pasangan calon tertentu untuk mendulang suara di Pemilu 2024.