Bukan lagi menjadi rahasia, bahwa dalam setiap seleksi kandidat terutama kandidat calon kepala daerah terdapat sejumlah uang - disebut ‘mahar politik’- yang harus dibayarkan kepada partai politik. Mahar politik semakin menjauhkan partai politik dari demokrasi.
Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 hampir saja menjadi sebuah percontohan bagi daerah lain, untuk lebih percaya pada pilihan jalur perseorangan dibanding memilih jalur partai politik, kehadiran kelompok relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (saat itu Gubernur DKI), yang kebetulan saat ini bukan lagi kader partai.
Menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan bagi partai politik, partai pun dihadapkan pada realita bahwa kekuatan relawan yang terorganisir potensial menjadi tantangan bagi konsolidasi partai-partai politik.
Buktinya hingga pertengahan tahun 2016 ini, partai-partai besar di DKI masih sibuk menjaring bakal calon untuk pilkada 2017. Untung saja Ahoak akhirnya terbujuk rayuan para petinggi partai dan membatalakan untuk maju lewat jalur perseorangan.
Jika tidak, pasti dipemilihan serentak 2020 akan banyak daerah di Indonesia yang para calonnya tidak akan lagi menggunakan partai politik untuk syarat pendaftaran di KPU dan memilih jalur perseorangan.