POLITIK itu, suka atau tidak suka, menyangkut kehidupan semua orang. Di era reformasi ini, yakni saat bandul politik bergerak dari otoriter-represif ke arah demokratis, Polri yang pada fungsi dan perannya, juga terpanggil untuk mereformasi diri.
Jika tidak, maka terjadi perlombaan yang tak seimbang dengan aspirasi dan keinginan masyarakat yang begitu dinamis. Kata Aneke Onese, “Polisi di negara mana pun berwajah ganda” (Tito dan Hermawan, Democratic Policing, 2017:24).
Pada posisinya seperti itu, Polri hendaklah lebih meningkatkan lagi komunikasi-komunikasi terbuka dan elegan sehingga tidak dengan gampangan ditangkap oleh masyarakat sebagai “sedang berkamuflase” karena tercium dari bahasa-bahasanya yang cenderung commandoism.
Misalnya, terus terjebak ke dalam pernyataan formal ‘Pergantian pejabat adalah hal yang biasa sebagai tour of duty dan tour of area untuk memenuhi kebutuhan organisasi’.
Hal seperti itu bahkan tidak menguntungkan bagi korps baju coklat yang kini memiliki sekitar 500 ribu personel. Maka, sebuah awal yang apik adalah menghilangkan kebiasaan serupa itu dalam banyak hal termasuk ketika mengawal masuknya pejabat baru alias pergantian pejabat.