Karena itu, meningkatkan anggaran APBN tersebut akan menyebabkan utang negara meningkat, sehingga biaya pembayaran bunga semakin besar.
"Pada akhirnya, yang dirugikan adalah rakyat luas sebab porsi anggaran untuk belanja publik yang berdampak luas, seperti subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pedesaan akan berkurang," katanya, Jumat (28/1/2022).
"Alhasil, dalam situasi pendapatan yang sangat cekak sehingga harus bergantung pada utang dan peningkatan berbagai tarif pajak, pemindahan IKN menjadi sangat tidak urgen," tambahnya.
Kemudian yang kedua, lanjut Yuslan, pemindahan IKN akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu.
Di mana dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali dilanda banjir akibat proses deforestasi untuk kepentingan korporasi di sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Bahkan, calon lokasi ibukota baru, yaitu Penajam Paser Utara--yang oleh Pemerintah Jokowi dijamin bebas dari banjir dan gempa itu--mengalami banjir parah pada akhir tahun 2021 akibat hujan dan naiknya pasang laut.