Produksi barang besar-besaran terjadi karena kapitalisme tidak mengenal kepemilikan, mereka bebas memiliki apa saja asalkan ada modal, termasuk memiliki harta kepemilikan umum yang menjadi milik rakyat. Bisa dimiliki oleh individu atau perusahaan asing melalui kebijakan yang dikeluarkan negara. Berikut juga kerjasama yang ditandatangani oleh petinggi negeri ini dengan asing.
Salah satunya Cina. Faktanya bukan hanya Cina, karena bentuk kerjasama ini tak melulu menggunakan nama negara yang bersangkutan. Kapitalis sangat konsen terhadap produksi sebab mereka menganggap bahwa kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan barang pemuasnya terbatas, maka solusinya adalah terus berproduksi, tak peduli bagaimana penyerapannya (distribusi) di masyarakat.
Sebab, secara alamiah daya beli masyakarat tak sama. Inilah yang akhirnya menciptakan krisis, dimana harga barang naik dan tak terbeli meski jumlah barang bisa jadi banyak.
Terlebih pasca pandemi COVID-19, masyarakat dunia khususnya Indonesia belum pulih sepenuhnya. Lapangan pekerjaan masih sulit, karena beberapa kerjasama dengan asing ternyata include modal dan SDM.
Dengan alasan SDM kita skilnya rendah, maka kalaulah ada lowongan hanya untuk buruh kasar. Sarjana kita tak terserap, output SMK yang sudah dibekali ketrampilan pun hanya mampu menyediakan tenaga terampil terdidik yang terbatas.
