Menurut Hj. Nahwa Umar, jika Wali kota Kendari, Sulkarnain, tidak menghendaki menambah beban masyarakat, sehingga lebih memilih jalur persuasif dalam menerapkan PPKM Mikro tersebut.
“Coba liat di surat edaran dan surat keputusan yang dikeluarkan Wali Kota Kendari, tidak ada tertulis soal sanksi,” pungkasnya, Rabu (7/7/2021).
Sementara itu, adanya kabar jika akan menahan bagi mereka yang melanggara PPKM mikro tersebut, menurut Hj. Nahwa, hal tersebut tidak termuat dalam Surat Edaran Wali Kota Kendari.
“Ini akan disosialisasikan, dilaksanakan dilapangan secara persuasif, jangan ada yang menyakiti masyarakat. Kita Ingin masyarakat menyadari sendiri pentingnya penerapan Prokes,” ujarnya. (C)
Reporter: Siswanto Azis
