"KPU, pemerintah dan DPR harus melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran COVID-19 berakhir, atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya," ujar Hairansyah, tim pemantau Pilkada Komnas HAM kepada Telisik.id, Sabtu (12/9/2020).
Baca juga: Pengurus Parpol dan Aleg Muna yang Kontak Erat Wajib Rapid Test
Dikatakan Hairansyah, penundaan Pilkada serentak ini tidak berpengaruh pada proses yang sudah berjalan, seperti rekomendasi partai hingga pendaftaran calon kepala daerah ke KPU.
"Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada," jelasnya.
"Rekomendasi ini disampaikan, sebagai bagian dari pemajuan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020," tambahnya.
