Jushriman menegaskan, CV UBP merasa keberatan atas tindakan Bakamla karena pengamanan kapal dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
Hingga kini, pihak CV UBP belum menerima informasi resmi mengenai alasan di balik pengamanan tersebut, dan merasa tuduhan terhadap kedua kapal itu tidak berdasar.
Menurutnya, Bakamla RI tidak memiliki kewenangan untuk mengamankan kapal tanpa adanya proses hukum atau keputusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran.
“Tindakan ini merugikan pihak kami dan terkesan sewenang-wenang. Kami juga merasa ada sentimen pribadi terhadap CV UBP, karena hanya kapal yang mengangkut ore dari lahan kami yang selalu dipersoalkan,” ujar Jushriman.
Sebagai respons atas kejadian ini, CV UBP meminta agar Bakamla RI memeriksa semua kapal yang mengangkut ore nikel di wilayah perairan Sulawesi Tenggara secara adil tanpa diskriminasi. Perusahaan berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan bijaksana, tanpa merugikan pihaknya.