Provinsi yang selama ini dikenal sebagai lumbung nikel nasional tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa sejumlah perusahaan harus menghentikan kegiatan produksinya hingga evaluasi selesai.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk keseriusan dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.
Jika pelanggaran terbukti serius, tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut akan menghadapi sanksi yang lebih berat, termasuk pencabutan izin.
Yuliot Tanjung menambahkan, hasil evaluasi Dirjen Minerba akan menentukan nasib perusahaan tambang ke depan.
“Jadi, ya kita lihat dari evaluasi dari Dirjen Minerba,” katanya. (C)