Lima Tuntutan dan Anjloknya Kepuasan Publik
Komite Sadar membawa lima tuntutan utama. Pertama, penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional beserta pencabutan izin korporasi yang bertanggung jawab. Kedua, perbaikan tata kelola ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar.
Ketiga, penghentian pembatasan kebebasan berpendapat. Keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelima, penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik serta pemerataan aksesnya.
Tuntutan itu disusun dari survei terhadap 560 responden dari Sumatra hingga Papua. Sebanyak 78,8 persen responden menilai pemerintah beserta kabinetnya gagal. Sorotan terbesar adalah deforestasi dan karhutla sebesar 83,5 persen, disusul mahalnya kebutuhan pokok 71,1 persen dan korupsi 70,6 persen.
"Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah," tegas Koordinator Lapangan BEM UI, Athof, di lokasi aksi.