Menurutnya berkaitan dengan CPNS dan PPPK ini sejak 2005-2025 tidak pernah tuntas. Sehingga pihaknya menginginkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menuntaskan masalah tersebut secara komprehensif dan menyeluruh.
Sementara itu, anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Sulaeha Sanusi menyampaikan kepada anggota DPR RI, Bahtera bahwa masa aksi meminta SK dan NIP.
Baca Juga: Sambil Bawa Keranda, Ribuan CPNS dan CPPPK Sultra Demo Tolak Penundaan Pengangkatan
"Pak wakil mereka meminta diberikan SK," ujar Sulaeha Sanusi disusul teriakan massa aksi.
Sementara itu, massa aksi yang turut mendengar jawaban dari Wakil Ketua DPR RI, Bahtera, massa meneriaki dan menyebut merasa dizalimi terhadap kebijakan yang disepakati bersama MenPAN-RB.