"Apa lagi akses para nelayan ke pasar untuk menjual ikan harus sewa ojek Rp 10 ribu sekali pergi," ucap Hendrawan.
Selain itu, ada kalimat yang dianggap meyakiti hati masyarakat, di mana Kepala Dinas Perindagkop Konawe Kepulauan megeluarkan statement yang dinilai kurang etis buat masyakat, yakni diduga akan melarang para pegawai dan PNS Konawe Kepulauan agar tidak berbelanja hasil nelayan yang berjualan di pasar Ampera, selama mereka tidak mau mengindahkan permintaan untuk dievakuasi ke pasar kabupaten.
"Perlu diketahui pula bahwa area ampera merupakan hasil cucuran keringat orang tua kami, sehingga terbangun, tidak ada bantuan dari pemerintah, itu pun aspal kami menduga dibangun karena akses menuju wisata yang dekat ketika melewati jalur Ampera,” ungkapnya.
Sekertaris Komisi ll DPRD Konawe Kepulauan, Lukman saat menemui massa mengatakan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan disampaikan ke pimpinan dan segera memanggil pihak terkait melalui tersebut agar bersama-sama kita laksanakan rapat dengar pendapat (RDP).
Baca Juga: Kapal Kayu Ganti Peran Fery Penyeberangan Kendari-Langara yang Docking