"Untuk itu, atas nama rakyat akan berjuang menolak bentuk kegiatan yang akan menimbulkan pengumpulan massa," tegasnya dalam orasi.
Sementara itu, Ketua Cabang HMI Kendari, Sulkarnain mengungkapkan, sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, mengumpulkan massa dapat dikenakan pidana.
"Yang ditakutkan adalah, jika terjadi pengumpulan massa di tengah melonjaknya COVID-19 di Sultra, dan tentunya bakal berdampak terhadap masyarakat jika terjadi klaster baru, jika hal itu terjadi siapa yang akan bertanggung jawab?" ujarnya.
Sulkarnain menegaskan, jika Munas Kadin tetap dilaksanakan dan berdampak terhadap penambahan angka kasus COVID-19, maka pihaknya akan menuntut secara hukum untuk diberlakukan sanksi pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku.
"Tentunya harus koperatif, apalagi hari ini dikabarkan bahwa Wali Kota Kendari juga terdampak COVID-19, harusnya itu menjadi pertimbangan. Karena di Indonesia sudah banyak contoh pidana terhadap pengumpulan massa, yah harus kooperatif juga terhadap contoh itu, harus ada yang bertanggung jawab," tegasnya.