MUNA BARAT, TELISIK.ID - Sejumlah warga Kabupaten Muna Barat menggelar demo penolakan Penjabat (Pj) bupati, yang tidak melewati usulan Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (23/5/2022).

Korlap Barisan Masyarakat Muna Barat Bersatu, Kardono menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 10 ayat 9, dijelaskan untuk mengatasi kekosongan kepala daerah, maka nantinya akan ditetapkan Penjabat (Pj) kepala daerah hingga pilkada serentak tahun 2024.

"Atas hal tersebut, masih banyak menuai persoalan," ucapnya.

Kardono menyampaikan, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah, terkait pengisian kekosongan kepala daerah dengan mengimbau pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaan dari pasal 201, agar proses pemilihan kepala daerah berjalan demokratis.

"Dari proses tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti surat Mendagri dengan mengirimkan surat usulan Pj bupati yang salah satunya adalah Kabupaten Muna Barat," ucapnya.