Dalam perkembangannya, Mendagri menggunakan kewenangannya berupa diskresi dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang mengabaikan usulan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Anggota Masih Segel Ruang Kabid Satpol PP Gegara Honor Belum Dibayar
Dengan menetapkan Pj bupati yang tidak diusulkan oleh gubernur, dinilai merupakan kecacatan dan mencederai semangat otonomi daerah, sebab gubernur menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
"Langkah disreksi tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah," pungkasnya.
Adapun pernyataan sikap yang diajukan masyarakat Muna Barat yakni:
