1. Menolak Penjabat Bupati Muna Barat yang tidak melewati usulan Gubernur Sulawesi Tenggara, karena dinilai mencederai semangat otonomi daerah.

2. Mendesak Kemendagri agar dapat melakukan peninjauan kembali atas surat keputusan penunjukan Penjabat bupati di Muna Barat.

Baca Juga: Lindungi Anak dari Campak dan Polio, Pemda Bombana Gelar Bulan Imunisasi

3. Memberikan dukungan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tidak melakukan pelantikan terhadap calon Penjabat Bupati Muna Barat yang tidak melalui usulan gubernur.

4. Meminta kepada DPR RI agar melakukan pembentukan pansus atas diskresi yang dilakukan oleh Mendagri terkait pengabaian usulan resmi gubernur tentang pengangkatan Pj bupati di beberapa daerah di Indonesia, terkhusus Sulawesi Tenggara.