Demokrasi Indonesia Mahal, Fahri Hamzah: Jangan Heran Pejabat Korupsi

JAKARTA, TELISIK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah, menilai demokrasi Indonesia tidak lagi sejalan dengan semangat reformasi 1998.

Bahkan, Fahri menyebut, awal mula korupsi dan rusaknya demokrasi, karena biaya politik yang begitu mahal.

Menurut dia, biaya politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), telah menjadi bumerang untuk keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik (Parpol) di Indonesia.

"Hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih. Karena keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, tapi 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana," kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

Oleh sebab itu, ia mengaku tidak heran ketika para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar bisa kembali.