Dengan Budi Arie melontarkan pernyataan akan kemungkinan percepatan Pemilu 2029 dikaitkan dengan adanya aksi demo, ditengarai dapat menyasar kepada label negatif terhadap Jokowi bahwa ia adalah mantan presiden yang merecoki Pemerintahan Prabowo, bahkan Jokowi dapat saja “apes” dianggap sebagai aktor politik yang mencoba memanfaatkan keresahan masyarakat.
Pemerintah Prabowo sendiri memang harus berhati-hati dalam merespons aksi demonstrasi. Sebab, demonstrasi bagian dari demokrasi, dan tidak perlu dinilai sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Oleh karena itu, tidak perlu reaktif dan represif, yang paling penting adalah Pemerintah menjawab substansi tuntutan masyarakat, bukan sekadar mengendalikan demonstrasinya.
Dari Demonstrasi dan Pernyataan Budi Arie ini dapat dimaknai sebagai ujian politik pemerintah, terkait kemampuan Pemerintah dan Presiden Prabowo dalam membedakan antara kritik rakyat, provokasi, dan manuver politik elite.
Demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat, sejatinya berupa tuntutan terhadap Pemerintah agar terus bekerja dengan lebih baik. Blunder Budi Arie, tidak perlu membuat Pemerintah dan Presiden Prabowo malah menyebabkan tidak harmonis dengan rakyat, karena kekhawatiran demonstrasi dijadikan “kendaraan” dari pertarungan elite.
Terakhir, pemerintah dan Presiden Prabowo juga tidak perlu mengatasnamakan stabilitas politik, malah kemudian menilai demonstrasi adalah bagian dari sinyal perang kekuasaan yang terjadi antara pemerintah dengan geng Solo. (*)