"Selain itu, pemberi kerja atau badan usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013," kata Erfan seperti dikutip dari Bloomberg Technoz, Sabtu (4/7/2026).
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, sanksi TMP2T dapat diberlakukan kepada perusahaan dalam berbagai bentuk pelayanan publik. Sanksi tersebut mencakup pembatasan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Selain itu, perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dikenai pembatasan untuk mengikuti tender proyek, memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing, serta izin sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh.
Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat dikenai pembatasan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bagian dari sanksi administratif yang diatur dalam regulasi tersebut.
Berikut sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan: