3. Kendaraan milik kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan

5. Kendaraan bermotor lain yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, regulasi terbaru juga membawa perubahan terhadap status kendaraan listrik di Indonesia.

Sebelumnya, kendaraan listrik termasuk dalam kategori yang tidak dikenakan PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025.