Dalam aturan tersebut, kendaraan berbasis energi terbarukan seperti listrik, biogas, dan tenaga surya, termasuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil, dikecualikan dari kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Namun, melalui regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi sepenuhnya bebas pajak. Pemerintah tetap memberikan insentif fiskal dalam bentuk keringanan, baik berupa pembebasan sebagian maupun pengurangan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan ini merujuk pada Pasal 19 yang menyebutkan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai dapat memperoleh pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB. Penerapan insentif tersebut disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
Kendaraan listrik yang diproduksi sebelum tahun 2026 juga tetap berhak memperoleh insentif. Hal ini mencakup kendaraan listrik hasil konversi dari mesin berbahan bakar fosil menjadi tenaga listrik.
Baca Juga: Peluang Purbaya Tambah Pemasukan Negara Tanpa Bebani Wajib Pajak, Begini Mekanismenya