Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menginstruksikan pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ mengenai pemberian pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diminta untuk memberikan keringanan pajak, baik dalam bentuk pembebasan penuh maupun pengurangan tarif. Langkah ini juga mencakup kendaraan listrik hasil konversi sebagai bagian dari upaya transisi energi. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin