Andi Firman juga mendesak pemerintah untuk melakukan pencabutan izin lingkungan perusahaan pertambangan yang tak menaati dan ramah terhadap lingkungan. Bila masih bandel, maka harus melakukan upaya agar IUP-nya juga dicabut dan diproses hukum supaya memberikan efek jera terhadap penambang nakal lainnya.
"Pemerintah daerah jangan pasrah dengan kewenangan kecil yang dimiliki terkait dengan pertambangan. Beri mereka efek jera agar menjadi pelajaran yang lainnya," jelas Andi firman
Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bombana, Makmur mengakui pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan tambang di wilayah tersebut yang belum melakukan kewajibannya terhadap lingkungan sesuai dengan amdalnya namun kerap tidak mendapatkan jawaban dari pihak perusahaan.
"Kami kadang tidak dianggap apa-apa oleh perusahaan, jadi kami sepakat dengan keputusan akan memanggil pihak-pihak perusahaan di Bombana tanpa terkecuali supaya kita dengar bersama," tuturnya. (B)
Reporter: Hir Abrianto