Ini penting sebab dapat berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik, pembangunan mandek, melemahnya perekonomian rakyat, serta dampak negatif lainnya.

Berikutnya, F-Demokrat meminta pemerintah daerah memprioritaskan dan merencanakan secara matang alokasi penyerapan APBD yang bersifat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur bersentuhan langsung ke masyarakat.

"Meminta penjelasan pemerintah daerah secara resmi terkai belanja dana CSR tambang tahun 2012 sampai sekarang dan transparansi pembangunan Rumah Sakit Patoa," ungkit Ketua F-Demokrat, Sabrie.

Baca Juga: Pemkab Kolaka Utara Bakal Alokasikan Anggaran Signifikan untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis Tahun 2025

Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai proyek mangkrak penimbunan rencana pembangunan stadion yang terletak di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi.