Celakanya lagi, belum ada data valid dari kelurahan terkait siapa saja warga yang akan menerima bantuan berikutnya itu.
Baca juga: Masjid Quba Tempat Ideal Beriktikaf
"Data dari pusat itu yang tercatat 80 KK katanya. Hanya kita tidak tau siapa orangnya. Karena tidak ada transparan dari kelurahan ini," ungkapnya.
Kata dia, para warga telah mempertanyakan hal ini di Dinas Sosial. Bahkan mereka mengancam akan memperkarakan kasus ini. Pasalnya, pemerintah terkesan kompak menyembunyikan nama-nama calon penerima bantuan ini.
Ia berharap pemerintah daerah sampai pada tingkat kelurahan terbuka akan data ini kepada masyarakat terkait siapa saja warga yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Sebab bantuan itu merupakan hak warga yang tidak boleh dikebiri seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.