Politisi Partai Golkar itu menerangkan, mestinya semua dokumen pengurusan izin termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin yang lain harus berpatokan dalam kajian risiko bencana.

Katanya, jika kajian risiko bencana dari BPBD belum keluar, maka IMB harusnya tidak dikeluarkan, termasuk zin-izin yang lain.

Baca juga: Hari Ini, Tiga Pasien COVID-19 asal Muna dan Konawe Meninggal Dunia

"Karena kalau mau membangun harus memperhatikan risiko bencana yang ada di wilayahnya. Jangan sampai risiko bencana yang nantinya akan terjadi di kemudian hari bisa merugikan masyarakat sekitar," jelasnya.

Terkait adanya bangunan tidak memiliki kajian risiko bencana, Rajab menilai PUPR dan PTSP telah keliru mengeluarkan IMB sementara kajian risiko bencana belum dikeluarkan BPBD Kota Kendari.