"Pertanyaan kita, bagaimana IMB-nya bisa keluar sementara kajian risiko bencana belum keluar duluan dari BPBD. Ini yang harus kota sinkronkan dengan keputusan pemerintah kota. Jangan sampai asal membuat tapi merugikan masyarakat sekitarnya," paparnya.
Rajab juga menjelaskan, seperti konsultasi DPRD Kota Kendari di Jakarta dan Bali, semua gedung-gedung besar berlantai memiliki kajian risiko bencana dibuktikan dengan plan risiko bencana yang terpasang di tembok-tembok gedung.
"Jalur evakuasi kajian risiko bencan sangat penting, supaya ada jaminan keselamatan masyarakat terhadap yang namanya fasilitas umum itu terpenuhi ketika ada bencana," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Muhammad Syahbirin menerangkan, berdasarkan kajian risiko bencana Kota Kendari tahun 2019, Kota Kendari memiliki beberapa potensi bencana, seperti gempa bumi dengan kategori sedang, tanah longsor kategori rendah dan tinggi, banjir kategori tinggi, juga tsunami dengan kategori sedang.
"Makanya kajian risiko bencana itu penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama nantinya," jelasnya. (B)