Bahri mengaku, tidak alergi dengan kritikan. Namun, sebagai mahasiswa seharusnya menjelaskan berbasis data dan fakta yang dianalisa menggunakan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Setiap orang bebas berpendapat, tetapi harus juga menghormati hak asasi orang lain. Jangan, hanya menebar fitnah, karena ditunggangi kepentingan segelintir oknum," ujarnya.
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Bahri mengaku mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang dilakukan selama hampir setahun, bukan sebagai bentuk pencitraan. Karena, ia tahu posisinya sebagai birokrasi, bukan politisi.
"Program-program yang saya lakukan mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD). Bila itu dinilai sebagai pencitraan, nanti masyarakat yang menilainnya," terangnya.
Menyinggung soal sejumlah proyek tahun 2022 belum selesai dikerjakan, menurutnya, bukan hal yang tabuh. Biasalah, bila proyek menyeberang tahun, karena keterlambatan pihak ketiga. Nah, dari situ masih ada pemberian kesempatan yang dijamin UU agar pekerjaannya diselesaikan.
