"Kemudian melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, Apakah memenuhi unsur-unsur itu," ujarnya.
Ia melanjutkan, semua yang mengatur tentang pemerintahan desa itu baik tugas dan fungsi kepala desa maupun perangkat-perangkatnya sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Kata dia, di situ bukan saja persoalan tugas, tetapi kepala desa juga ada haknya. Jadi pihaknya sebagai Pemda tetap berpijak pada aturan perundang-undangan.
"Kalau ini memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu tidak apa-apa, kami dukung. Tetapi kalau ada celah yang memungkinkan aparatur baik di tingkat kecamatan maupun di desa yang tidak memungkinkan secara peraturan perundang-undangan, itu akan kita evaluasi," tutupnya.
Sebelumnya, Penjabat Kepala Desa Bente, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur), Yasir mengatakan, sebagai kepala desa ada kewenangan dalam undang-undang, bahwa kepala desa berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.