KENDARI, TELISIK.ID - Tujuh Fraksi di DPRD Kota Kendari menyetujui pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Pemkot Kendari, namun dengan sejumlah catatan.
Seperti Fraksi PKS melalui Juru Bicaranya, Rizki Brilian Pagala, yang mengusulkan pengawasan pembangunan gedung agar sesuai dengan peruntukannya sesuai tata ruang wilayah.
"Ada kepastian dalam penetapan standar satuan harga tertinggi dan satuan indeks baru dalam penetapan besaran retribusi disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi," ungkap Rizki.
Kemudian, Fraksi Golkar melalui Juru Bicaranya, Rajab Jinik, dan Fraksi Gerindra dengan Juru Bicaranya Laode Ali Akbar, mempertanyakan data potensi wajib retribusi pemerintah Kota Kendari dan alasan perubahan Perda izin mendirikan bangunan menjadi Perda retribusi persetujuan pendirian bangun gedung.
Sedangkan, Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Juru Bicaranya, Anita Dahlan Moga, dan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia melalui Juru bicaranya Noviana, meminta agar penarikan retribusi harus seiring dengan pembangunan fasilitas publik.