Menjawab pertanyaan itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menjelaskan, dalam pengawasan pembangunan gedung Pemerintah Kota Kendari sudah memiliki satgas yang bertugas mengawasi pembangunan gedung agar sesuai peruntukannya.
"Bagi UMKM diberikan klasifikasi khusus besaran Indeks yang lebih kecil dalam memperoleh persetujuan pembangunan gedung," ungkap wali kota.
Baca juga: Dewan Minta PPKM di Kendari Diturunkan ke Level 2
Baca juga: Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tuntas, Pemkot Bakal Usulkan APBD Perubahan
Untuk data potensi wajib retribusi, Pemerintah Kota Kendari sudah memiliki data berdasarkan analisa basis penerimaan, namun bisa berubah setiap tahun sesuai perkembangan perekonomian kota Kendari.