Perubahan nomenklatur pada Perda IMB menjadi Perda retribusi persetujuan pembangunan gedung, kata wali kota, tidak berpengaruh secara signifikan karena secara administrasi maupun teknis karena hanya perubahan penamaan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Mantan anggota DPRD Kota Kendari ini menambahkan, penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai sektor, termasuk fasilitas layanan publik.
"Terkait dengan retribusi persetujuan bangun gedung, mengenai nilai yang tidak terlampir dalam rancangan Perda yang diajukan pemerintah Kota Kendari akan disampaikan pada saat tahapan pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada rapat paripurna yang digelar secara hybrid di DPRD Kota Kendari, Jumat (6/8/2021).
Siska Karina Imran mengatakan, tiga Raperda yang diserahkan yaitu, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari No. 2 tahun 2012 tentang Jasa Umum, Raperda tentang perubahan keempat atas Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.