"Sarlin Lajiwa telah bekerja selama kurang lebih 15 tahun, namun justru di PHK. Tidak ada surat peringatan, BPJS dan pesangon tidak diberikan, dan gaji tidak sesuai upah minimum regional. Misalnya 2018-2019 ia hanya dibayar Rp 900.000 per bulan. Bahkan kami duga posisi Sarlin telah digantikan oleh sopirnya," terang Roslina.
Massa aksi juga menuntut agar pihak UT mempertimbangkan kembali tindakan PHK terhadap Sarlin Lajiwa dan berharap bisa direkrut kembali sebagai pekerja tetap.
Menanggapi hal itu, Direktur UT Kendari, Anfas, membantah semua tudingan yang dialamatkan pada institusinya.
Anfas mengatakan, PHK terhadap Sarlin Lajiwa merupakan keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengharuskan penggunaan karyawan dengan melalui outsourcing.
"Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan kita sudah diharuskan untuk outsourcing. Bukan cuma Ais (panggilan kepada Sarlin), tapi ada beberapa yang lain juga terpaksa di PHK,” tuturnya.