“Kami juga sudah berupaya mempertahankan dan melakukan negosiasi. Surat perintah dari pusat untuk outsourcing itu sebenarnya sudah dari tahun 2016," tambah Anfas, saat menerima perwakilan massa di ruang rapat UT Kendari.

Terkait dengan tudingan tidak adanya surat peringatan sebelum PHK, Anfas mengatakan bahwa itu tidak benar.

Baca Juga: SMP Negeri 4 Kendari Komitmen Jaga Mutu Pendidikan Akademik dan Andalkan Ekstrakurikuler

"Bahkan kami juga memanggil Ais, termasuk yang lain untuk disampaikan dalam rapat dan mereka hadir. Ini ada berita acara, mereka menandatangani juga," lanjut Anfas.

Sementara soal gaji, Anfas mengungkapkan gaji Sarlin sesuai kontrak telah melebihi upah minimum regional (UMR), yakni Rp 2.100.000 pada tahun 2018 dan Rp 2.678.000, serta uang makan dan uang lembur.