“Kami tidak melarang proyek, tapi hak kami harus diselesaikan dulu,” kata Iswan.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Dusun II Desa Parunglampe, Muh. Yasir. Ia mengaku honor pengawasan alat berat saat proses pemotongan jalan senilai Rp 2 juta hingga kini belum diterimanya.
“Saya sebenarnya memilih diam dan menunggu itikad baik. Tapi karena masalah ini sudah terbuka, saya sampaikan apa adanya,” ujarnya.
Baca Juga: Galang Dana Korban Bencana Sumatra dan Jalan Sehat JF Cup 2025 Diikuti Ribuan Warga Buton Selatan
Ia menambahkan, tunggakan tersebut belum termasuk biaya pengawasan pekerjaan rabat beton yang juga belum ada kejelasan.