Asdar menambahkan, seharusnya pihak birokrasi mampu memediasi persoalan tersebut, jika memang tidak ada campur tangan dalam sistem e-voting sampai rekapitulasi perhitungan suara.
“Universitas itu wadah atau labolatorium bagi seluruh mahasiswa untuk bebas mengembangkan dan membentuk jati diri, dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik," tuturnya.
Baca Juga: Nekat Resign dari BUMN, D'king Cafe Berusaha Pertahankan Karyawan di Masa COVID-19
Ia mengungkapkan, birokrasi kampus tak ada hak untuk memutuskan secara sepihak alur dan siklus demokrasi mahasiswa.
"Pada hakikatnya kondisi demokrasi nasional dan daerah tergantung praktek politik dan demokrasi yang kita laksanakan di ruang akademik," ucapnya.
