Menurutnya, hasil e-voting Pemira UHO 2021 merupakan tindakan kejahatan demokrasi yang sistematis secara masif.
"Hal ini kita anggap bentuk dari diskriminasi terhadap kami karena saat persidangan berlangsung kami beberapa pertanyaan yang tak diberi ruang," ucapnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, beberapa kejanggalan ia temui saat berjalannya Pemira UHO 2021, ialah tak adanya petugas KPPS setiap fakultas.
"Kemudian tidak ada transparasi hasil perhitungan suara seperti halnya figur paslon tak dibeberkan berapa hasil suara diperoleh tiap fakultas," tuturnya.