"Saya ke sana, namun rupanya hanya disampaikan bahwa pihak rumah sakit sedang menunggu anggaran perubahan APBD Tahun 2023. Pihak RSUD punya alasan bilang tidak ada bank darah karena belum dianggarkan dari pemerintah daerah," katanya.

Saat dikonfirmasi, Direktur RSUD Buton Utara, dr Wa Ode Forta Nita membantah tudingan telah menyelewengkan anggaran pembelian darah setiap pasien.

Doktet Forta menjelaskan, ada 2 macam pembiayaan di rumah sakit, yakni berdasarkan pasien BPJS dan pasien umum. Kalau pasien BPJS ketika sudah perawatan, pasiennya diklaim di BPJS, kemudian BPJS membayar berdasarkan diagnosa yang melekat di sistem.

"Di sistemnya sudah tercantum misalnya anemia sekian, terus hipertensi sekian, sudah satu paket begitu. Dan dia tidak peduli kita mau rawat berapa hari, dia jadinya sudah satu paket," kata dr Forta kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menerangkan, setiap pasien-pasien itu pihaknya klaim ke BPJS sesuai tarif yang ada di Perda, BPJS yang membayarkan.