Kabag Umum Setda Muna Barat, Wa Ode Fatima menerangkan, tidak mengetahui dokumen perjalanan dinas. Sebab, saat ia menjabat, tak ada serah terima jabatan dan penyerahan dokumen-dokumen.
Baca Juga: RSUD Buton Selatan Kekurangan Tenaga Kesehatan dan Daya Listrik
"Saya tidak tahu-menahu, karena tidak ada dokumen tahun 2021 yang diserahkan. Jadi, saya hanya memberi keterangan seputar tupoksi bagian umum saja," terangnya.
Sementara itu, Pj Bupati Muna Barat, Bahri menerangkan, terkait dengan temuan BPK, pejabat wajib menindaklanjutinya dengan melakukan pengembalian selama 60 hari sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Toh, bila LHP itu tidak ditindaklanjuti, bisa berdampak pada proses hukum. Karenanya, ia menekankan pada birokrasinya untuk lebih teliti dan cermat dalam penggunaan keuangan daerah. (A)
