JK mengingatkan, semua pejabat, tidak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjaga netralitas dan taat pada aturan main konstitusi. Jika semua pejabat tidak mengikuti aturan konstitusi dan perundang-undangan, termasuk dalam Pemilu 2024, menurut JK, maka sulit mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
“Karena itulah, maka keinginan kita negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi bagaimana tahun 2045 baik,” harap JK usai menerima kunjungan Ganjar di kediamannya.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini pun berharap, semua pihak seharusnya memiliki pandangan yang sama untuk menciptakan masa depan bangsa lebih baik, termasuk menghadapi Pemilu 2024.
Karena itu, JK menginginkan Pemilu 2024 bisa berjalan secara netral. “Kita bisa berbeda. Beda pilihan politik, tapi tidak dalam berbeda pilihan negara. Itu yang penting,” tandas JK.
JK juga mengingatkan hukuman yang bisa didapat para pejabat negara jika tidak taat pada Undang-Undang. Yakni para pejabat disumpah sebelum menerima jabatan. Sumpah itu pun akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat.