Apalagi jika PKS dibiarkan dengan PDIP sebagai oposisi. Sebab, oposisi kedua partai ini tidak akan pernah solid. Oposisi keduanya cenderung mudah berbeda pemikiran, sebab memang PDIP punya rekam jejak enggan untuk bersama PKS. Juga ada kekhawatiran di PDIP, jika oposisi PKS dan PDIP bisa bersatu, suara PDIP ditenggarai elektabilitasnya akan menurun.
Harapan PKS dengan memilih beroposisi, ditenggarai agar PDIP mendekat kemudian ceruk pemilihnya dapat dipengaruhi oleh PKS secara perlahan dan halus. PKS juga bisa membangun branding baru layaknya partai nasionalis, bukan “Islam kanan” semata.
Dengan meninggalkan PKS bersama PDIP sebagai oposisi, ini menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo ke depannya. Karena kedua partai ini dalam beroposisi akan mengalami dilemma yakni: bersatu salah, dan berbeda tidak akan kuat pengaruh oposisi. Inilah dilema oposisi PDIP dan PKS, tetapi menguntungkan Pemerintahan dengan membiarkan kedua partai politik itu berada di luar.
Diperkirakan nantinya oposisi hanya akan menyisakan dua partai yakni PDIP dan PKS. Jadi, oposisi tetap ada di parlemen, tetapi kekuatannya tidak dominan, hanya 24,37 persen berdasarkan real count KPU saat ini. Meski begitu, parlemen akan amat berisik karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nya dari PDIP. Oleh sebab itu, diyakini koalisi pemerintahan akan diperluas, tapi prosesnya tidak cepat, butuh waktu sekitar 1,5 tahun.
Meskipun memungkinkan ketiga partai seperti Nasdem, PKB, dan PPP dari kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan berbalik arah mendukung pemerintahan, dengan hanya menyisakan PDIP dan PKS sebagai oposisi, tetapi diprediksi oposisi tetap dapat dianggap cukup baik.