Diketahui, Muna Barat memiliki banyak destinasi wisata indah yang belum terekspose. Sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Muna, Muna Barat tidak hanya kaya akan budaya dan sejarah, tetapi juga memiliki keindahan alam yang memukau dan menarik untuk dikunjungi.
Namun, masih banyak oknum-oknum yang menarik keuntungan dari destinasi wisata tersebut, sementara di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum menarik restribusi, dan hal yang paling diherankan oleh pengunjung, penarikan retribusi itu tanpa prosedur yang jelas.
Sekretaris Dinas Pariwisata Muna Barat, Sahrudin mengatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2023 telah mengatur tentang retribusi wisata. Namun, ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada penarikan retribusi di tempat-tempat wisata Muna Barat karena proses sosialisasi masih dalam tahap penggodokan.
"Jika ada pihak yang melakukan penarikan retribusi tanpa proses yang jelas, hal itu dapat dianggap sebagai praktik pungutan liar (pungli)," ungkapnya.
Untuk itu, mencegah kebingungan di pengunjung, pihaknya mendorong agar lebih berhati-hati dan memverifikasi informasi terkait retribusi langsung kepada petugas yang berwenang di tempat wisata dengan meminta bukti resmi kepada petugas yang bertanggung jawab di tempat wisata. Ini bertujuan untuk menghindari praktik pungli yang dapat merugikan pengunjung dan merusak citra pariwisata daerah.