KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) berkunjung ke Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).
Lawatan tersebut bertujuan untuk mencari informasi terkait pengelolaan tenaga honorer Kategori Dua (K2) yang selama ini dianggap berhasil dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Kepala BKSDM Kolut, Jumadi, S.Pd, mengungkapkan, salah satu masalah yang disampaikan legislatif Wajo terkait K2 di Kabupaten Wajo adanya peserta K2 yang dinyatakan lulus seleksi beberapa tahun lalu namun sampai hari ini NIP-nya belum ditetapkan, sementara setiap tahunnya datanya selalu diminta.
"Kalau di Kolaka Utara hal tersebut tidak terjadi. Yang menjadi riak itu hanya persoalan pengangkatan yang tidak menyeluruh, tapi ini kebijakan nasional bukan hanya Kolut tapi seluruh Indonesia," kata Kepala BKPSDM Kolut, Selasa (22/6/2021).
Selain persoalan K2, mereka juga mempertanyakan keberhasilan Pemkab Kolaka Utara menyakinkan pusat sehingga mandapat lebih dari 600 kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini.