Mereka memang sempat mempertanyakan upaya Pemkab Kolut mendapatkan kuota tersebut dan kami sampaikan bahwa kuota tersebut berdasarkan analisis jabatan termasuk kuota P3K berdasarkan data Dapodik.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kolut, Mustamring Saleh, SP, mengatakan, DPRD Wajo memilih Kolaka Utara untuk dijadikan sampel karena mereka menganggap Kolaka Utara mampu memberikan pemahaman yang baik kepada peserta K2 sementara di Wajo itu masih ribut tentang K2.
"Kesimpulannya pertama, mereka menganggap Kolut sukses mengolah data K2 dan sukses meyakinkan pemerintah pusat dengan kuota CPNS di tahun ini yang mencapai 600 lebih," pungkasnya. (B)
Reporter: Muh. Risal
Editor: Haerani Hambali