“Pemerintah itu seharusnya hadir untuk selalu menyerap aspirasi dan pelayanan terbaik bagi rakyat, bukan semakin mempersulit rakyat di tengah Pandemi COVID-19,” pungkasnya.
Reporter: Marwan Azis
Editor: Kardin
Dinilai Tak Pro Rakyat, Politisi Demokrat Tolak RUU Cipta Kerja
Sekarang, sanksi pidana bagi pelanggar pesangon dan PHK dihapus. Pengusaha bisa semena-mena melakukan pelanggaran karena hanya mendapatkan sanksi administratif.
S
Sumarlin ✓
27 Juli 2020
3 Menit Baca
5 Dilihat
