Kata dia, semua bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah tidak boleh dipolitisasi, jika terbukti ada yang melakukan, maka pihaknya akan memberikan sangsi tegas.
"Kalau terbukti ada, maka kita berikan sanksi tegas kalau perlua kita berhentikan, karena memang yang namanya bantuan sosial itu tidak boleh dilarikan ke wilayah politik," tegasnya.
Sementara itu, Sekertaris Dinsos Kolaka Utara, Hasrianda menyatakan, andai mungkin secara kebetulan ada seorang pendamping PKH yang terlibat. Bisa jadi kapasitas di luar dinas (jabatan sebagai PKH).
"Mungkin ada keluarga dekat yang nyaleg. Saya pikir itu manusiawi membantu keluarganya, asal jangan dilakukan saat tugas dan melakukan intimidasi (mengancam)," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, jumlah TKSK se-Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 15 orang atau berdasarkan jumlah kecamatan. Sementara pendamping PKH sebanyak 31 orang tersebar di desa dan pendamping registrasi sosial 3 orang.