"Pendamping PKH dan TKSK usulan Dinsos, selanjutnya di SK kan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Namun daerah dapat mengusulkan untuk diganti jika pendamping melakukan pelanggaran," ujarnya.
Sebelumnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, Taufiq S menyampaikan, jika sampai hari ini para pendamping PKH masih bekerja normatif.
Baca Juga: Setelah ASN, Kini Giliran Pendamping PKH di Kolaka Utara Diduga Terbawa Arus Politik
Tidak hanya itu, parameter untuk membuktikan seseorang melakukan pelanggaran dengan terlibat politik praktis merupakan kewenangan Bawaslu bukan person atau individu.
"Merekalah (Bawaslu) yang lebih kompoten dan kewenangan menegakan aturan siapa yang melanggar dan siap yang tidak. Kita (person) tidak bisa menjastifikasi orang itu melanggar," terangnya.