"Mungkin secara pribadi, kita memahami ada hukum yang mengatur itu. Tapi jangan kita yang menjustifikasi orang karena yang diberikan kewenangan untuk itu adalah Bawaslu," lanjutnya.

Diketahui, Fraksi Karya Indonesia Raya dalam rapat paripurna meminta kepada Dinas Sosial untuk meredam isu sosial terkait PKH yang terbawa-bawa di momentum Pemilu 2024. (A)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Kardin